RASA PENASARAN YANG MENGUSIK ATAS KHILAFATUL MUSLIMIN

Selong, Lombok Timur, 06/08/2017. Aktifitas dakwah Khilafatul Muslimin yang massif atas kesadaran para da’inya secara perlahan tapi pasti yang disambut secara luas oleh masyarakat, mulai awam, akademisi hingga ulama, baik secara pribadi maupun kelompok, “mengusik” rasa ingin tahu ummat Islam untuk lebih jauh mengenalnya. Selain itu, munculnya Perppu tentang Ormas, semakin melejitkan rasa penasaran itu. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur menyelenggarakan acara Diskusi Lintas Ormas dengan tema, “Menggali Manhaj Khilafatul Muslimin dalam Perspektif Kebangsaan”.

Acara ini diikuti oleh pembicara dari Khilafatul Muslimin, Ust. Zulkifli Rahman Al Khatheeb selaku Amirud Daulah Indonesia bagian Timur dan Kapolres Lombok Timur yang diwakili oleh Kabagbinmas, Bapak Sigit S. Selain itu hadir sebagai pembicara pembanding dari beberapa Ormas seperti; Nahdlatul Ulama (NU), Ust. Imron Fauzi, Nahdlatul Wathan (NW), TGH. Salimul Jihad, Al Irsyad, Ust. Hasan Asyiga, dari PERSIS, Nashrullah, SH dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ust. Tafaul Amri Jaya, sedangkan dari Muhammadiyyah, Ust. Abdul Malik HB, S.Ag, selain itu juga ada pembicara dari kalangan budayawan, Pak Muhir, S.Pd. Sehingga praktis Khilafatul Muslimin dalam hal ini seperti “dikeroyok”.

Acara yang diselenggarakan di STIA Muhammadiyah Selong, Lombok Timur ini juga dihadiri oleh para undangan dari berbagai unsur masyarakat terutama wakil dari berbagai Ormas yang ada pembicaranya yang ikut, namun meskipun Selong adalah pusat Ormas NW dan pelaksana acaranya adalah Muhammadiyah, unsur Khilafatul Muslimin paling dominan hadir, baik dari Selong maupun Sumbawa dan Bima.

Sebagai pembicara, Ust. Zulkifli Rahman Al Khatheeb memberi sedikit pengantar berupa cerita ketika beliau diajak kepada Khilafatul Muslimin oleh Khalifah dulu, kemudian beliau membaca secara utuh Maklumat Khilafatul Muslimin dihadapan para hadirin yang didengarkan dengan penuh kekhusyu’an. Karena ada sisa waktu 20 menit, Amir Daulah melanjutkan dengan pembacaan Surat Nasehat dan Himbauan Khalifah sehingga tepat waktu.

Selanjutnya Pak Sigit S. selaku Kabagbinmas Polres Lombok Timur, menyampaikan materinya mewakili Kapolres dengan menguraikan jumlah Ormas dan kategorinya yang hidup di Indonesia, menurut Pak Sigit, Pancasila adalah falsafah yang disepakati bersama sebagai payung bagi keragaman. Menyinggung Perppu Ormas, beliau menyampaikan bahwa, kita semua harus mendukung Perppu untuk mengamankan keragaman, mengingat begitu banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan potensi terganggunya stabilitas bangsa dan Negara.

Ust. Salimul Jihad dari NW sebagai pembanding, memilih tidak membahas Perppu, karena menurutnya bukan kapasitasnya, namun beliau menyampaikan pendapat pribadinya, bahwa NKRI adalah sudah final, Pancasila adalah falsafah negara. “Kami lihat Maklumat ini menawarkan sesuatu yang sebenarnya sudah diwakili oleh organisasi OKI dan lain-lain, kendatipun punya usulan demikian Ust. Salim meminta jangan sampai ketidak setujuan kami dianggap sebagai menentang ayat dimaklumat ini”, terangnya.

Selanjutnya Ust. Imron Fauzi dari NU, mengawali tanggapan dengan pengakuan bahwa beliau pernah bertemu dua kali dengan Khalifah, Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja tahun 1998. Beliau menyampaikan bahwa, “Kekhalifahan kita akui pernah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin, namun masa itu cara pemilihan Khalifahnya beda-beda, maka jika Khilafah dianggap sebagai sebuah sistem sulit ditemukan, namun Khilafah bisa ditanam diberbagai negeri yang menumbuhkan wujud negara yang berbeda-beda. Di negeri ini wujudnya NKRI, mari kita rawat tanaman yang ada ini”, katanya.

Kesempatan berikutnya adalah Ust. Tafaul Amri Jaya dari MMI, menurutnya, pemahaman adalah bukan kebenaran, kebenaran adalah Al Qur’an dan Sunnah, maka jangan mutlakkan pemahaman tapi mutlakkan Al Qur’an dan Sunnah. Maka kami tidak ingin mengeluarkan orang dari organisasi dan kelompoknya sehingga kami wujudkan tansiq (aliansi) agar untuk setuju dengan syariat Islam seseorang bisa tetap dengan jama’ahnya. Ust. Tafa’ul menyampaikan usulan agar Polri membuat definisi yang jelas tentang Ormas yang terlarang, agar tidak bias. Ust. Tafa’ul meminta agar mempermasalahkan Perppu tidak lantas dianggap antek HTI, “Apa mau jika pemerintah tampak mendukung PKI lantas boleh disebut pemerintahan PKI?”, pungkasnya.

Ust. Hasan Asyiga dari Al Irsyad menyampaikan dua hal; Kajian kritis terhadap Perppu No.2 tahun 2017 belum dia lakukan dan Menggali Manhaj Khilafatul Muslimin perspektif kebangsaan. Beliau sepakat bahwa; Khilafah adalah kepemimpinan dunia, namun beliau mengajak pada sejarah, bahwa Khilafah sistem pemerintahan dengan pemimpinnya Khalifah, selainnya ada kerajaan dipimpin raja, Republik dipimpin Presiden. Beliau menjelaskan bahwa Khilafah adalah anugerah dari Allah sebagaimana Qs. An Nuur: 55, bahwa Allah akan memberikan kekuasaan dan dihilangkan rasa takut. Maka Khilafah adalah negara, punya kekuasaan, angkatan bersenjata, maka kita taati saja negara yang ada sebagaimana Qs. An Nisaa ayat 59 selama tidak diperintah kepada maksiyat.

Ust. Abdul Malik, S.Ag, menyampaikan bahwa perwakilan Khilafatul Muslimin sering bertemu silaturrahim ke rumah beliau. Beliau menyampaikan pertanyaan apakah tidak semestinya menyampaikan aspirasi lewat lembaga yang ada seperti MUI, bagaimana mungkin Khilafatul Muslimin yang baru muncul terus berharap semua Ormas yang sudah ratusan tahun misalnya berdiri di belakang Khilafah saat ini? Ust. Abdul Malik menyampaikan bahwa; Muhammadiyyah pada Muktamar Makassar 2016 menyepakati negara Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana saat membuka acara ini kembali Ust. Abdul Malik menyampaikan NKRI adalah Negara Persaksian (Daarus Syahadah) dan Negara Kesatuan (Daarul Ahdi).

Dari perwakilan PERSIS, Nashrullah, SH menyampaikan bahwa; bentuk pengamalan hukum agama dalam berbagai negara di dunia ada tiga macam; integral, sekuler dan kompromi; secara murni, pemisahan agama dari negara dan kompromistis dipadukan antara hukum Islam dan hukum negara. Hati-hati Khilafatul Muslimin dalam mendakwahkan Khilafah, karena HTI saja yang berbadan hukum dibubarkan, maka mari kita dakwah dengan baik, warningnya.

Terakhir dari budayawan Lombok, Pak Muhir, S.Pd., menyampaikan bahwa saya tidak akan bicara tentang Khilafatul Muslimin secara khusus, bahwa; assumsi para malaikat bahwa kita akan sering berdebat, maka Khilafah sejatinya adalah Khilafah atas diri kita masing-masing, ketika kita bisa mengendalikan diri kita kepada kebenaran menghindarkan diri dari maksiyat.

Pada sesi tanya jawab, acara menghangat dengan berbagai pertanyaan dari perwakilan Ormas terhadap Khilafatul Muslimin. Ust. Zulkifli Rahman dalam hal ini menjawab berbagai pandangan dan tanggapan, dengan cukup tenang. Terkait dengan saran bergabung dengan Erdogan, Amir Daulah ini menanggapi bahwa; tanggung jawab setiap kita yang urgen adalah di wilayah terdekat dengan kita, baru berfikir yang jauh. Menjawab ajakan bergabung dengan Ormas yang sudah ada dari Ust. Abdul Malik, S.Ag, Ust. Zulkifli mengajak hadirin untuk mengambil pelajaran dari munculnya dua Ormas besar, yakni; Muhammadiyyah (lahir pada tanggal 18 November 1912, red) dan NU (lahir pada 31 Januari 1926 M, red), kenapa harus ada NU (14 tahun kemudian, red) setelah ada Muhammadiyyah?, jawaban ini sontak membuat ruangan riuh rendah dengan suara tawa peserta.

Terkait dengan nasihat agar berhati-hati dari ancaman pembubaran, Ust. Zulkifli Rahman meyakinkan para undangan bahwa; niat Khilafatul Muslimin baik, hanya ingin beribadah dan ini dijamin oleh UUD 1945, karenanya kami berfikir tak mungkin dibubarkan, “Apalagi kami tidak punya riwayat sebagai pelaku anarkisme dan kekerasan” kata beliau. Beliau menambahkan, “Kami tidak memaksa orang terhadap apa yang kami yakini benar, sebaliknya kami juga tidak ingin dipaksa kepada sesuatu yang kami yakini salah”.

Menanggapi Al Irsyad Ust. Hasan Asyiga terkait surat QS. An Nisa ayat 59, Ust. Zulkifli Rahman menyampaikan bahwa, setiap ajaran besar punya perintah untuk mentaati pemimpin dalam sistem mereka masing-masing. Maka kalau ada dalam kitab Injil ajaran mentaati pemimpin, tentu saja yang dimaksud adalah pemimpin yang sesuai ajaran Kristen seperti Paus, demikian juga ajaran serupa dalam kitab Weda, Tripitaka, Taurat dan lain sebagainya. Dalam UUD 1945 lanjut Ust. Zulkifli Rahman terdapat pasal yang khusus memerintahkan taat kepada pemimpin negara. Maka jika ingin mentaati presiden negara ini gunakan pasal UUD 45 karena itu dasar legal formalnya, bukan pakai Al Qur’an dan Sunnah”.

Terakhir dari panitia mempertanyakan pandangan bahwa ada “oknum” dari Khilafatul Muslimin yang menganggap semua unsur pemerintahan adalah thoghut, bahkan sempat menyampaikan kepada aparat kepolisian yang hadir, “Bahkan anda juga Pak Sigit mereka anggap sebagai thgohut”. Sebelum tanggapan dari Khilafatul Muslimin, Pak Sigit mendahului dengan pernyataannya yang mengundang tawa, “Saya tidak peduli dengan anggapan orang lain pada diri saya, yang penting saya yakin kalau saya tidak seperti yang dituduhkan, dan saya tetap mengikuti sunnah Rasul” paparnya.

Ust. Zulkifli Rahman kemudian melanjutkan, bahwa yang namanya oknum itu ada pada semua lembaga termasuk Kepolisian, oknum Polisi juga ada yang melakukan razia liar, tapi orang tahu kalau itu bukan aturan lembaga, papar beliau yang diangguk Pak Sigit. Sedangkan terkait dengan status thoghut atau bukan, lanjut Ust. Zulkifli Rahman, itu hukum Allah, Khilafatul Muslimin tidak berhak menentukan seseorang itu thoghut atau bukan, kalau mau tahu silakan baca saja Al Quran dan tafsirnya supaya tahu, anda itu thoghut atau bukan”, tegas Amir Daulah. [red, Ahmad MS, NTB]

 

 

 

Facebook Comments
Tags:

Related Posts