PONPES DARUL ISTIQAMAH, MAROS – SULSEL GUGAT KHILAFAH, HASILNYA SEPAKAT UNTUK TIDAK SEPAKAT

Makasar, 12 Dzulqo’dah 1437 H (15/08/16). Pertemuan dan dialog yang berulang kali di lakukan oleh Ponpes Darul Istiqomah, Maros, Sulawesi Selatan yang menolak aktifitas Jama’ah /Khilafatul Muslimin dilingkungan Pondok Akhirnya diadakan kembali.

Dalam Pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, aparat Kepolisian, Intelijen, MUI (Majelis Ulama Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Ummat Beragama), Camat, Koramil dan lain sebagainya. Terhitung 24 aparat yang datang mengisi daftar hadir untuk dilakukan dialog yang berlangsung selama sekitar tiga Jam.

Pertemuan yang dilakukan di aula kantor Camat Mandai, Maros, Sulawesi Selatan itu pihak Ponpes Darul Istiqamah mengatakan bahwa  al Jamaah /Khilafah ini adalah sesat, radikal, menolak Pancasila dan telah merampas Ponpes di Sorong, Papua.

Sebenarnya masalah Pondok Pesantren yang di Sorong, Papua sudah selesai baik secara musyawarah maupun ke “Meja Hijau”, dan keputusan nya dimenangkan oleh warga Khilafah di Sorong, Papua dan dipersilahkan kepada warga Khilafah disana untuk mengelola secara independen dan bukan lagi menjadi bagian dari Ponpes Darul Istiqamah, Maros, Sulawesi Selatan. Namun hal ini secara berulang digugat kembali, padahal proses KIBM (kegiatan ibadah belajar mengajar) Pondok di Sorong, Papua sudah berjalan dengan baik dengan banyak santri yang dibina disana.

Tuntutan yang di ajukan pihak  Pimpinan Ponpes Darul Istiqomah, Maros, Sulawesi Selatan ada dua poin :

  1. Warga Jama’ah /Khilafatul Muslimin di larang memakai attribut Khilafah (seragam petugas Kekhalifahan “hijau putih”) didalam Pondok.
  1. Warga jama’ah /Khilafatul Muslimin di larang melakukan aktifitas didalam Pondok.

Dalam dialog kali ini dari Khilafatul Muslimin diwakili oleh tiga orang, yakni Ust. Azhar Husein selaku Amir Wilayah Makasar (dulunya wilayah Buton Raya), Ust. Hasby Nur selaku Qismut Tarbiyyah wa Taklim dan Ust. Akkas Hasan selaku amir Ummilquro Makasar, Sulsel. Ust. Hasby Nur juga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh dan alim ulama di Makasar, karena sering menjadi Mubaligh di mesjid-mesjid besar di Makasar.

Dalam sambutannya Ust. Hasby Nur menyampaikan, “saya ini lulusan Pondok Darul Arqan, kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah dan sering diundang untuk menjadi da’i di mesjid-mesjid besar di Makasar. Saya tinggal bersama dengan sahabat-sahabat warga ponpes Darul Istiqamah selama 30 tahun, sehingga saya merasa sulit untuk menghadapi orang yang telah tinggal bersama dengan waktu yang cukup lama dalam lingkungan pondok. Saya mengingatkan bahwasannya kita pribadi-pribadi harus berusaha mencari kebenaran (Al Haq), Kekhalifahan milik kaum muslimin (Khilafatul Muslimin) adalah sistem yang benar (haq) menurut saya dan akan saya pegang sampai mati, insya Allah”.

Msalah ini saya kira sudah selesai beberapa hari yang lalu, kami di panggil di Polsek, dengan keberatannya pihak Ponpes Darul Istiqomah, Maros tentang berdiri nya plang Khilafatul Muslimin perwakilan Ummul Quro Makasar yang dipasang di lingkungan pondok dan kami sudah mengalah serta memindahkannya ke luar lingkungan Ponpes. Ternyata kami masih dilarang juga, maka jangan salahkan kami kalau kami akan memasang kembali  Plang Khilafatul Muslimin, Ummul Quro itu di Pondok, karena tidak ada larangan di hukum negri kita ini untuk memasang Plang, apalagi diatas tanah bersertifikat atas nama orangnya sendiri yaitu Ust. Akkas Hasan selaku amir Ummilquro Makasar. Mengenai pelarangan  untuk memakai atribut baju “Hijau Putih” itu adalah melanggar hak asasi manusia (HAM) di negri ini.

Dalam sambutannya Ketua FKUB, Kabupaten Maros menyampaikan, sudah beberapa tahun yang lalu mereka sudah musyawarah dengan MUI bahwa jalan keluar satu-satunya adalah Ust. Hasby Nur harus keluar dari Ponpes dan itu sebenarnya sudah disetujui oleh Ust. Hasbi Nur sendiri. Namun, permasalahannya adalah menyangkut aset tanah dan rumah Ust. Hasbi Nur itu berdiri diatas tanah bersertifikat atas nama dirinya di Ponpes tersebut.

Diujung pertemuan itu sebagai penutup Ust. Hasbi Nur menyampaikan sebenarnya kita ini tidak ada masalah, intinya “bagi kamu amalan kamu dan bagi kami amalan kami”. Jadi kesepakatan yang di dapat adalah “Kita sepakat untuk tidak sepakat”, dengan tuntutan dua poin diatas. Wallahu a’lam. (Sulthon Tarim Jito, Makasar)

 

 

Facebook Comments
Tags:

Related Posts