IBARAT SHALAT DIATAS LUMPUR

OPINI 0

Tubagus Herzamli

Ada yang mengatakan Khilafatul Muslimin dalam memaklumatkan Kekhalifahan dianggap tidak sah, dan Khalifah nya tidak boleh dianggap “Ulil Amri”, karena tidak memenuhi syarat punya wilayah kekuasaan dan tentara. Dan saat ini mereka mengatakan Ulil Amri yang harus ditaati adalah “Presiden” atau “Raja” di sebuah negri yang mayoritas berpenduduk Islam, dengan dalih karena punya wilayah dan tentara, walau tidak berpegang kepada Al Qur’an dan bahkan bersistem Demokrasi atau selainnya. Ada juga yang berpendapat boleh bergolong-golongan asal aqidah nya masih sama.

Yang pertama, harus dibangun pemikiran bahwa setiap Allah memberikan perintah pasti ada tata caranya, tidak mungkin perintah dari Allah kemudian tata caranya dibebaskan sesuka hati manusia. Islam ini sudah sempurna (QS. Al Maidah : 03), dari yang terkecil masalah buang air kecil saja ada tata caranya didalam Islam, saking sempurna ajaran Islam ini dari Yang Maha Sempurna. Kemudian mungkinkah perintah yang besar dalam hal “Bersatu” dan ber “Kepemimpinan” didalam Islam tidak diatur tata caranya sehingga membebaskan manusia untuk berimprovisasi sesukanya dalam melaksanakannya ?

Allah perintah “Bersatu” tentunya Allah sediakan wadah nya pasti hanya satu, pemimpin nya satu tidak mungkin dua, tiga apalagi banyak. Sistem batil saja misal demokrasi kalau presiden nya dua apa jadinya, pastinya kacau. Apalagi Islam, sistem yang sempurna dari Yang Maha Sempurna ! Didalam Islam pemimpin yang satu itu disebut “Ulil Amri”, (QS. An Nisa : 59).

Ketauhilah bahwa sesungguhnya mempunyai Ulil Amri itu hukumnya wajib. Dan Ulil Amri menurut Allah dan Rasul-Nya serta pemahaman para sahabat cuma ada dua di dalam Islam, yakni Nabi dengan sistem an nubuwah (kenabian) sampai pada Nabi Muhammad Saw dan setelahnya adalah Khalifah /Amirul Mukminin dengan sistem Kekhalifahan hingga hari kiamat, tidak bisa dan tidak boleh digantikan dengan yang lain sesuai selera dan tafsiran kita.

Mempunyai “Ulil Amri” yakni Khalifah /Amirul Mukminin dari kalangan ulama yang berpegang teguh pada Al Qur’an dan As sunnah sebagai sandarannya dari segala sumber hukumnya adalah lebih baik dan lebih utama. Walaupun belum memiliki wilayah, akan tetapi tetap kita membutuhkannya sebagai rukun istikmal (kesempurnaan) nya dan akan kita tunggu Allah yang berikan (QS. An Nur : 55). Daripada mereka yang “memaksa” kan untuk meng “Ulil Amri kan” seorang penguasa tetapi mereka berdasar pada sistem Demokrasi dengan ajaran Pancasila dan UUD 45 sebagai sumber hukumnya,  walaupun mereka  punya bala tentara dan wilayah kekuasaan dan atas legalitas manusia.

Sesungguhnya sah atau tidak nya seorang “Ulil Amri” bukan atas legalitas manusia. Kalau atas legalitas manusia kemungkinan ketika Rasulullah SAW memaklumatkan diri sebagai Nabi dan di awal-awal tidak punya wilayah dan kekuasaan bisa jadi merekalah orang yang paling pertama menolak kenabian dan kepemimpinan Rasulullah sebagaimana orang kafir Quraisy menolak Nabi (asbabun nuzul Qur’an Surat Al Baqarah ayat 23), di zaman itu. Legalitas seorang “Ulil Amri” adalah dari Allah dan Rasul-Nya, dimana mereka berada dijalan Allah (‘alal Haq), yakni sistem Kekhalifahan dan bertujuan untuk menegakan syari’at Islam secara kaffah. Ulil Amri nya disebut Khalifah /Amirul Mukminin dan berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadits dalam menjalankan kepemimpinannya bukan yang lain.

Dan legalitas Ulil Amri juga bukan melalui firqah atau golongan yang dikarang-karang manusia, walau mengatasnamakan Islam. Apalagi yang bukan dari Islam seperti ingin menegakkan Islam dengan demokrasi, komunis, kapitalis dan lain-lain, sesungguhnya orang yang mau menegakakn Islam di luar sistem Islam itu sendiri berarti mereka telah menyalahi ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ibarat orang mau shalat, tetapi diatas lumpur. Ibarat orang mau ber wudhu tetapi dengan air seni. Apakah ibadah nya bisa diterima? Maka Allah SWT berfirman, “… Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah (musyrik), yaitu orang-orang yang memecah-belah Dien mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. (QS. Ar Rum : 31-32).

Maka sudah sepantasnya bagi muslim yang beraqidah, yang telah mengikrarkan syahadat dengan kalimat tauhid “lailahailallah”, wajib mengambil semua yang datangnya dari Allah SWT secara keseluruhan, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Perintah menegakkan Dien (Iqomatuddien) dengan bersatu dan melarang berpecah belah didalam firqah-firqah (golongan-golongan) adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai ummat Islam yang bertauhid. Kalau begitu, bisakah dikatakan bertauhid orang yang enggan bersatu didalam satu-satunya sistem Islam yakni Khilafah dan senang berfirqah-firqah didalam golongannya masing-masing ?

Jika penduduk suatu negri taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka keberkahan akan tercurah, tetapi sebaliknya jika tidak taat, maka azab Allah akan disegerakan di negri tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS. Al A’raf : 96). Rasulullah SAW bersabda, “Jama’atur rahmat wa firqatu ‘azab”, asrtinya “berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu ‘azab”.

Maka pantas kah seorang yang beriman menolak sistem dan kepemimpinan Islam ? Pantaskah orang beriman tidak menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai sandaran dalam segala aspek kehidupannya? Pantaskah makhluk Ciptaan Allah menolak aturan dan ajaran Allah SWT ? Muhasabah dan tanya lah diri kita masing-masing ! Wallahu a’lam

Facebook Comments
Tags:
Rate this article!

Related Posts